Petani Plampaan Sampang Tuntut Pemerintah Turun ke Lapangan, Kuota Pupuk Subsidi Diduga Tak Transparan

Sampang, bnewsjatim.id - Program prioritas pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di Rusun Amparah, Desa Plampaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. 

Kelangkaan pupuk yang terjadi menjelang musim tanam memicu keluhan serius dari para petani setempat, menimbulkan kekhawatiran akan gagal panen.

Baca Juga: Skandal KIR Dishub Malang, AMI Tuntut Pejabat Dicopot dan Ancam Laporkan Praktik Curang ke Polisi

Dalam dua pekan terakhir, sejumlah petani mengungkapkan kesulitan besar dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Seorang narasumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya menuturkan, sebagian petani bahkan terpaksa menunda pengolahan lahan mereka akibat ketersediaan pupuk yang sangat terbatas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada penurunan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Salah satu petani, yang hanya ingin disebut sebagai SD, menjelaskan bahwa proses pembelian pupuk tidak berjalan lancar sejak beberapa tahun terakhir. 

Petani diwajibkan menyerahkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), namun setelah tahap itu, mereka masih mengalami hambatan dalam mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.

SD menyebut situasi ini membuat para petani kebingungan mengenai kepastian jadwal dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi.

Baca Juga: Dugaan Uji KIR Siluman Mengemuka di Kota Probolinggo, AMI Desak Pemkot Tindak Tegas Oknum Dishub

Menurut sejumlah petani, kelangkaan ini diduga berkaitan dengan distribusi yang belum merata, serta kuota alokasi pupuk yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 

Selain itu, informasi mengenai ketersediaan pupuk dirasakan kurang transparan, menyulitkan masyarakat untuk mengetahui alokasi pupuk yang seharusnya mereka terima.

“Kalau pupuk terus langka begini, kami tidak bisa tanam tepat waktu. Kami berharap pemerintah turun langsung mengecek kondisi di lapangan,” ujar salah satu petani.

Baca Juga: Keresahan Anggota CU Dosnitahi Hiliduho, Dugaan Diskriminasi dan Ketidakjelasan Proses Pinjaman

Para petani penggarap mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Sampang, pihak distributor, dan kios resmi untuk segera memberikan penjelasan serta memastikan penyaluran pupuk berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Mereka juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan ketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam proses distribusi. 

Warga Desa Plampaan mendesak agar pemerintah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menindaklanjuti laporan kelangkaan pupuk ini demi mencegah risiko gagal tanam yang dapat merugikan petani secara luas.

Editor : redaksi

Berita Terbaru